Postingan

Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

Gambar
  Isi Artikel   Contoh Surat Peringatan Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU   Ketentuan Surat Peringatan (SP) Menurut Undang-Undang Pernahkah kamu mendengar tentang SP 1, SP 2, hingga SP 3?  Yup!  SP alias  surat peringatan  adalah surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tersebut. Atas dasar itulah dibuat surat peringatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 151 Ayat 1: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain menghindari PHK secara langsung, SP dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran, serta sebagai contoh bagi karyawan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, kalau kamu belu
Posting Komentar
Read more »
Gambar
https://www.petanikode.com/tutorial/php/
Posting Komentar
Read more »

Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan

  Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan Berikut adalah pokok-pokok perhitungan potongan BPJS Kesehatan Karyawan: Iuran Tarif BPJS Kesehatan adalah 5% dari upah/gaji Perusahaan menanggung 4% dan karyawan membayar 1% dari upah/gaji Yang dimaksud upah/gaji adalah gaji pokok dan  tunjangan tetap Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan adalah Rp 12 juta Batas paling rendah upah sebagai dasar perhitungan adalah UMK/UMP Iuran mencakup manfaat untuk 5 orang (karyawan, suami/isteri, 3 anak) Penambahan anggota keluarga dikenakan iuran tambahan 1% per orang
Posting Komentar
Read more »

PPh atas Upah Satuan dan Borongan yang Diterima Pegawai Tidak Tetap

Gambar
Beberapa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas memperoleh penghasilan berupa upah dengan mekanisme pembayaran tertentu, seperti pembayaran upah secara satuan (berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan) atau borongan (berdasarkan penyelesaian suatu proyek/kegiatan). Meskipun demikian, penghitungan PPh Pasal 21 atas upah satuan atau borongan tidak jauh berbeda dengan PPh atas upah harian. Penghitungan pajaknya tetap menggunakan prinsip yang sama, tetapi ada penyesuaian di mana upah tersebut dikonversi ke upah harian. Pada panduan sebelumnya, telah dibahas cara menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berupa upah harian. [Silakan baca panduannya di  sini ] Pada kesempatan kali ini akan dibahas penghitungan PPh Pasal 21 atas upah satuan dan borongan. Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda, simak pengertian ke dua jenis upah tersebut. upah satuan, upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasa
Posting Komentar
Read more »

engenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Dari Pekerjaan Borongan Oleh Wajib Pajak Perseorangan (Seri PPh Pasal 21-04)

  11 April 1984 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.21/1984 TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BORONGAN OLEH WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PPh PASAL 21-04) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang timbul mengenai penerapan PPh Pasal 21 atas pekerjaan borongan, seperti yang banyak dijumpai pada perkebunan-perkebunan, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Penghasilan dari pekerjaan borongan yang diterima perseorangan yang melakukan pekerjaan semata-mata atas pelaksanaan pekerjaan borongan saja (tanpa bahan atau material) dengan menggunakan tenaga kerja lain, maka pemotongan PPh Pasal 21 atas Wajib Pajak yang melaksanakan pekerjaan borongan itu dilakukan atas jumlah yang dihitung dengan mengurangkan atas upah borongan bruto yang diterima dengan upah yang dibayarkan kepada semua tenaga kerja yang dipergunakan. Besarnya upah tenaga kerja tersebut dihitung berdasarkan upah sebenarnya yang dibayarkan. At
Posting Komentar
Read more »

Ketentuan PPh 21 Upah Dibayar Harian

  Ketentuan PPh 21 Upah Dibayar Harian Ketentuan  PPh 21  Upah Dibayar Harian. Anda mungkin sudah sangat familiar dengan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap/karyawan. Pemotongan PPh 21 pegawai tetap dilakukan per bulan setiap diterimanya penghasilan, untuk kemudian diakumulasikan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan PPh. Namun bagaimanakah pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap? Definisi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam perpajakan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 11 peraturan dirjen pajak nomor PER-16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta pemberi kerja. Karena perbedaan mekanisme pemberian penghasilan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, maka perlakuan pemajakan penghasilan atas mereka pun berbeda. Disebutkan pada pasal 9 ayat (1) PER-16/PJ/2016, peng
Posting Komentar
Read more »

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pekerja Lepas

  Sebagai informasi kembali bahwa apabila dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegwai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, maka sebagaimana tertuang dalam UU HPP, tarif PPh Orang Pribadi tersebut mengalami perubahan berikut: Tarif Baru (UU HPP) Rentang PKP Tarif Rp 0 - Rp 60.000.000 5% >Rp 60.000.0000 – Rp 250.000.000 15% >Rp 250.000.0000 – Rp 500.000.000 25% >Rp 500.000.0000 – Rp 5.000.000.000 30% >Rp 5.000.000.0000 35% Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas menurut pertaturan  Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016  adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Baca juga  Apa Itu PPh Potput? Penghasilan pegawai tidak tetap atau Tengaga Kerja Lepas ini terdapat 2 jenis cara pembayaran; 1) dibayar secara bulanan, 2) dibayar t
Posting Komentar
Read more »