Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan

 

Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan

Berikut adalah pokok-pokok perhitungan potongan BPJS Kesehatan Karyawan:

  • Iuran Tarif BPJS Kesehatan adalah 5% dari upah/gaji
  • Perusahaan menanggung 4% dan karyawan membayar 1% dari upah/gaji
  • Yang dimaksud upah/gaji adalah gaji pokok dan tunjangan tetap
  • Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan adalah Rp 12 juta
  • Batas paling rendah upah sebagai dasar perhitungan adalah UMK/UMP
  • Iuran mencakup manfaat untuk 5 orang (karyawan, suami/isteri, 3 anak)
  • Penambahan anggota keluarga dikenakan iuran tambahan 1% per orang

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

Gambar
  Isi Artikel   Contoh Surat Peringatan Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU   Ketentuan Surat Peringatan (SP) Menurut Undang-Undang Pernahkah kamu mendengar tentang SP 1, SP 2, hingga SP 3?  Yup!  SP alias  surat peringatan  adalah surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tersebut. Atas dasar itulah dibuat surat peringatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 151 Ayat 1: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain menghindari PHK secara langsung, SP dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran, serta sebagai contoh bagi karyawan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, kalau kamu belu
Read more »

HAK-HAK PERUSAHAAN DAN KARYAWAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

  Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah  pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Tentu, dalam prakteknya, regulasi baku ini wajib jadi panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa regulasi ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada artikel ini akan sedikit dibahas mengenai hak kedua belah pihak. Tentu, sebagai pemilik perusahaan atau bagian HR yang berurusan langsung dengan karyawan Anda perlu memahami dan mencermati regulasi ini. Selain sebagai pengetahuan dasar dalam berbisnis, regulasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hak Karyawan Perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Secara singkat, perusahaan memiliki
Read more »