PPh atas Upah Satuan dan Borongan yang Diterima Pegawai Tidak Tetap


Beberapa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas memperoleh penghasilan berupa upah dengan mekanisme pembayaran tertentu, seperti pembayaran upah secara satuan (berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan) atau borongan (berdasarkan penyelesaian suatu proyek/kegiatan).

Meskipun demikian, penghitungan PPh Pasal 21 atas upah satuan atau borongan tidak jauh berbeda dengan PPh atas upah harian. Penghitungan pajaknya tetap menggunakan prinsip yang sama, tetapi ada penyesuaian di mana upah tersebut dikonversi ke upah harian.

Pada panduan sebelumnya, telah dibahas cara menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berupa upah harian. [Silakan baca panduannya di sini]

Pada kesempatan kali ini akan dibahas penghitungan PPh Pasal 21 atas upah satuan dan borongan.

Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda, simak pengertian ke dua jenis upah tersebut.

  1. upah satuan, upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan;
  2. upah borongan, upah atau imbalan diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.


Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Upah Satuan

Simak contoh kasus berikut.

Tuan LKX bekerja sebagai pembuat lemari di PT XCV (perusahaan mebel). Ia dibayar berdasarkan jumlah unit lemari yang diselesaikan, yaitu sebesar Rp750.000,00 per unit lemari. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja), Tuan LKX dapat membuat 4 unit lemari dengan upah sebesar Rp3.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Upah sehari = 3.000.000 : 6

500.000

Batas upah harian yang tidak kena PPh

450.000-

Upah sehari terutang PPh Pasal 21

  50.000

Upah seminggu terutang PPh Pasal 21 = 6 x 50.000

300.000

PPh Pasal 21 terutang = 5% x 300.000

  15.000 (mingguan)

Maka, upah yang diperoleh Tuan LKX dalam seminggu adalah sebesar Rp2.985.000,00 (Rp3.000.000,00 – Rp15.000,00).

Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Upah Borongan

Berikut ini ilustrasi penghitungan PPh Pasal 21 atas upah borongan.

Tuan KGH mengerjakan sebuah proyek pengecatan bangunan dengan upah borongan sebesar Rp3.000.000,00. Pekerjaan tersebut diselesaikan dalam 5 hari.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Upah borongan sehari = 3.000.000 : 5

600.000

Batas upah harian yang tidak kena PPh

450.000-

Upah sehari terutang PPh Pasal 21

150.000

Upah borongan terutang PPh Pasal 21 = 5 x 150.000

750.000

PPh Pasal 21 terutang = 5% x 750.000

  37.500

Upah yang diterima Tuan LKX adalah sebesar Rp2.962.500,00 (Rp3.000.000 – Rp37.500,00).

Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Upah Harian/Satuan/Borongan yang Dibayarkan secara Bulanan

Jika upah harian, satuan dan borongan dibayarkan secara bulanan, PPh Pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikali jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. PPh Pasal 21 yang dipotong = PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Untuk mempermudah pemahaman Anda, simak ilustrasi berikut.

Tuan ZWQ (K/0) bekerja pada PT DFG dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Pada bulan Januari 2018, Tuan ZWQ bekerja 20 hari kerja dan menerima upah sebesar Rp400.000,00 sehari.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Upah Januari 2018 = 20 x 400.000

  8.000.000

Upah disetahunkan = 12 x 8.000.000

96.000.000

PTKP (K/0)

58.500.000-

Penghasilan Kena Pajak

37.500.000

PPh Pasal 21 setahun = 5% x 37.500.000

  1.875.000

PPh Pasal 21 bulan Januari yang harus dipotong = 1.875.000 : 12

     156.250

Upah bersih yang diterima Tuan ZWQ adalah sebesar Rp7.843.750,00 (Rp8.000.000,00 – Rp156.250,00).

Dasar Hukum:

  1. UU Pajak Penghasilan
  2. PMK-102/PMK.03/2016
  3. PER-16/PJ/2016


    Komentar

    Posting Komentar

    Postingan populer dari blog ini

    Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

    Gambar
      Isi Artikel   Contoh Surat Peringatan Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU   Ketentuan Surat Peringatan (SP) Menurut Undang-Undang Pernahkah kamu mendengar tentang SP 1, SP 2, hingga SP 3?  Yup!  SP alias  surat peringatan  adalah surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tersebut. Atas dasar itulah dibuat surat peringatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 151 Ayat 1: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain menghindari PHK secara langsung, SP dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran, serta sebagai contoh bagi karyawan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, kalau kamu belu
    Read more »

    HAK-HAK PERUSAHAAN DAN KARYAWAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

      Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah  pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Tentu, dalam prakteknya, regulasi baku ini wajib jadi panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa regulasi ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada artikel ini akan sedikit dibahas mengenai hak kedua belah pihak. Tentu, sebagai pemilik perusahaan atau bagian HR yang berurusan langsung dengan karyawan Anda perlu memahami dan mencermati regulasi ini. Selain sebagai pengetahuan dasar dalam berbisnis, regulasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hak Karyawan Perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Secara singkat, perusahaan memiliki
    Read more »

    Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan

      Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan Berikut adalah pokok-pokok perhitungan potongan BPJS Kesehatan Karyawan: Iuran Tarif BPJS Kesehatan adalah 5% dari upah/gaji Perusahaan menanggung 4% dan karyawan membayar 1% dari upah/gaji Yang dimaksud upah/gaji adalah gaji pokok dan  tunjangan tetap Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan adalah Rp 12 juta Batas paling rendah upah sebagai dasar perhitungan adalah UMK/UMP Iuran mencakup manfaat untuk 5 orang (karyawan, suami/isteri, 3 anak) Penambahan anggota keluarga dikenakan iuran tambahan 1% per orang
    Read more »