Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pekerja Lepas

 Sebagai informasi kembali bahwa apabila dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegwai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, maka sebagaimana tertuang dalam UU HPP, tarif PPh Orang Pribadi tersebut mengalami perubahan berikut:

Tarif Baru (UU HPP)

Rentang PKP

Tarif

Rp 0 - Rp 60.000.000

5%

>Rp 60.000.0000 – Rp 250.000.000

15%

>Rp 250.000.0000 – Rp 500.000.000

25%

>Rp 500.000.0000 – Rp 5.000.000.000

30%

>Rp 5.000.000.0000

35%

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas menurut pertaturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Baca juga Apa Itu PPh Potput?

Penghasilan pegawai tidak tetap atau Tengaga Kerja Lepas ini terdapat 2 jenis cara pembayaran; 1) dibayar secara bulanan, 2) dibayar tidak secara bulanan.

1.  Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan

a.  PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

b.  Berlaku untuk Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tetapi Dibayarkan Secara Bulanan


Contoh:

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.


PPh Pasal 21 atas Gaji

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2019 = 20 x Rp250.000,00 = Rp 5.000.000,00

Penghasilan neto setahun = 12 x Rp5.000.000,00 = Rp60.000.000,00

Penghasilan neto setahun           Rp       60.000.000,00

PTKP setahun

-     Untuk Wajib Pajak sendiri     Rp       54.000.000,00

-     tambahan karena menikah   Rp         4.500.000,00 +

                                                        Rp       58.500.000.00

Penghasilan Kena Pajak            Rp        1.500.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar 5% x Rp1.500.000,00 = Rp75.000,00

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar Rp75.000,00 : 12 = Rp6.250,00

Jika Pada bulan yang sama, Bagus Hermanto juga mendapatkan bonus sebesar Rp6.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:


PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Upah Januari 2016 20 X Rp  250.000,00 = Rp 5.000.000,00

Penghasilan setahun                      12 X Rp 5.000.000,00

                                                          Rp       60.000.000,00

Bonus                                              Rp         6.000.000,00 +

Penghasilan neto setahun             Rp       66.000.000,00

PTKP setahun

-     untuk Wajib Pajak sendiri         Rp       54.000.000,00

-     tambahan karena menikah      Rp         4.500.000,00

                                                           Rp       58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak                  Rp         7.500.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% X Rp 7.500.000,00 = Rp   375.000,00

PPh Pasal 21 atas Bonus Rp375.000,00 - Rp75.000,00 = Rp300.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari Rp300.000,00 + Rp6.250,00 = Rp306.250,00

Baca juga NIK Belum Aktif, Kenaikan Tarif PPh 23 Non-NPWP Tetap Berlaku

2.  Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan tidak Secara Bulanan

a.    Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:

i.   upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;

ii.  upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;

iii. borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.

b.    Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp450.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong

c.    Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp450.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000,00, dikalikan 5%.

d.    Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000,00 dan kurang dari Rp 10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

e.    Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Contoh:

Upah Harian

Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,00.

Upah sehari                                                                      Rp       450.000,00

Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh      Rp       450.000,00

Penghasilan Kena Pajak Sehari                                           Rp                  0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-11                                     11 X Rp 450.000,00

                                                                       Rp       4.950.000,00

PTKP sebenarnya                                         11 hari X (Rp 54.000.000,00/360)

                                                                        Rp       1.650.000,00

Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11      Rp       3.300.000,00

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% X Rp 3.300.000,00 = Rp    165.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 Rp             0,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp   165.000,00

Sehingga pada hari ke-11, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar

Rp 450.000,00 - Rp 165.000,00 Rp       285.000,00

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke- 12 adalah sebagai berikut:

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp       450.000,00

PTKP sehari (Rp54.000.000,00/360) Rp       150.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp       300.000,00

PPh Pasal 21 Terutang   5% X Rp 300.000,00 = Rp 15.000,00

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:

Rp 450.000,00 - Rp 15.000,00 = Rp   435.000,00


Upah Satuan

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 125.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp3.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Upah sehari adalah Rp3.000.000,00 : 6 = Rp 500.000,00

Upah diatas Rp450.000,00 sehari, Rp500.000,00- Rp450.000,00 =Rp 50.000,00

Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp50.000,00 = Rp 300.000,00

PPh Pasal 21

5% x Rp300.000,00= Rp15.000,00 (Mingguan)


Upah Borongan

Contoh Penghitungan :

Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp950.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari --> Rp  950.000,00 : 2 = Rp 475.000,00

Upah sehari diatas Rp 450.000,00 --> Rp475.000,00 — Rp450.000,00 = Rp 25.000,00

Upah borongan terutang pajak --> 2 x Rp25.000,00 = Rp 50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

Gambar
  Isi Artikel   Contoh Surat Peringatan Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU   Ketentuan Surat Peringatan (SP) Menurut Undang-Undang Pernahkah kamu mendengar tentang SP 1, SP 2, hingga SP 3?  Yup!  SP alias  surat peringatan  adalah surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan. Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tersebut. Atas dasar itulah dibuat surat peringatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 151 Ayat 1: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain menghindari PHK secara langsung, SP dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran, serta sebagai contoh bagi karyawan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, kalau kamu belu
Read more »

HAK-HAK PERUSAHAAN DAN KARYAWAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

  Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah  pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Tentu, dalam prakteknya, regulasi baku ini wajib jadi panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa regulasi ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada artikel ini akan sedikit dibahas mengenai hak kedua belah pihak. Tentu, sebagai pemilik perusahaan atau bagian HR yang berurusan langsung dengan karyawan Anda perlu memahami dan mencermati regulasi ini. Selain sebagai pengetahuan dasar dalam berbisnis, regulasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hak Karyawan Perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Secara singkat, perusahaan memiliki
Read more »

Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan

  Pokok-Pokok Perhitungan BPJS Kesehatan Karyawan Berikut adalah pokok-pokok perhitungan potongan BPJS Kesehatan Karyawan: Iuran Tarif BPJS Kesehatan adalah 5% dari upah/gaji Perusahaan menanggung 4% dan karyawan membayar 1% dari upah/gaji Yang dimaksud upah/gaji adalah gaji pokok dan  tunjangan tetap Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan adalah Rp 12 juta Batas paling rendah upah sebagai dasar perhitungan adalah UMK/UMP Iuran mencakup manfaat untuk 5 orang (karyawan, suami/isteri, 3 anak) Penambahan anggota keluarga dikenakan iuran tambahan 1% per orang
Read more »